RMOL. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor perdagangan memiliki masalah paling minim ketimbang pelaku UMKM yang memproduksi barang dan memberikan nilai tambah atau yang ada di sektor industri.
“Di Indonesia, ada 80 persen UMKM perdagangan dan tidak menghasilkan nilai tambah. Kebanyakan barang impor. Tidak punya masalah dia,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, kemarin.
Untuk itu, kata dia, pemerintah ke depan perlu memberikan dukungan bagi UMKM yang memberi nilai tambah atas barang yang diproduksinya.
“Mudahnya, UMKM jenis ini dikaitkan dengan ekonomi kreatif,” tuturnya.
Saat ini, kata Aviliani, sudah ada skema pendanaan yang cukup baik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sayangnya, 70 persen KUR masih tersalurkan ke sektor perdagangan, bukannya industri.
Hal itu disebabkan risiko kredit untuk industri lebih besar ketimbang kredit ke perdagangan. Perbankan pun enggan memberikan kredit ke industri yang tidak masuk dalam pembinaan korporasi besar atau institusi pemerintah.
Peneliti Indef Imaduddin Abdullah mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi UMKM adalah permodalan. “Berturut-turut berikutnya kesulitan pemasaran serta kurangnya keahlian,” ucapnya
Menurut Imaduddin, permasalahan utama UMKM inilah yang perlu dijawab oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Memang, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 5 triliun. Namun, apa itu bisa meng-cover yang tidak bisa diakses perbankan.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi Abdul Kadir Damanik menyebutkan, sumbangsih UMKM terhadap negara tidaklah sedikit. Di Indonesia, jumlah UMKM yaitu 57,9 juta unit.
“UMKM memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 58,92 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 97,30 persen,” ungkap Kadir. ***
