Melihat postur RAPBN 2017 yang diusung oleh pemerintah, tentu sejalan dengan tema besar menciptakan anggaran yang kredibel. Berbicara tentang kredibilitas, tentu maksudnya anggaran harus berpijak pada kondisi yang lebih realistis.

Hal ini tecermin dari asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3% pada 2017. Memang asumsi pertumbuhan ekonomi masih terlihat tinggi, tapi masih lebih baik dibandingkan asumsi makro yang dibangun menteri keuangan sebelumnya. Contohnya APBN 2015, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%, jelas utopis.

Sementara realisasi pertumbuhan sampai akhir 2015 hanya 4,73%. Gap antara target dan realisasi pertumbuhan yang terlalu jauh akhirnya berdampak ke target pajak yang dipatok tinggi. Hasil akhirnya sudah jelas, penerimaan pajak merosot tajam hanya tercapai 81,5% di tahun 2015.

Sri Mulyani tampaknya belajardari desain anggaranyang asal-asalan itu dan coba bersikap optimistis tapi realistis. Tantangan pengelolaan anggaran untuk tahun 2017 juga berasal dari proyeksi ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Adapun pertumbuhan ekonomi pada triwulan II/2016 lalu sebesar 5,18% yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya lebih didorong konsumsi saat lebaran, termasuk pencairan gaji ke-13 PNS.

Sementara kalau lebih jeli melihat kinerja industri masih terseok-seok di bawah 5%, sedangkan tingginya pertumbuhan sektor jasa keuangan 13,51% terbilang semu karena faktanya pertumbuhan kredit melambat, NPL berada di level 3,1% dan kredit yang tidak disalurkan (undisbursed loan) meningkat di atas Rp1,2 triliun.

Jadi jelas bahwa proyeksi pertumbuhan sampai akhir tahun nanti masih dibayangi ketidakpastian. Bank Indonesia pun buru-buru merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5-5,4% menjadi 4,9-5,3%. Satu hal lagi yang menarik adalah penerimaan dari tax amnesty yang digadang-gadangkan akan menyelamatkan bahtera fiskal jelas overestimate.

Buktinya per 29 Agustus lalu, penerimaan dari tax amnesty baru mencapai Rp7,71 triliun dari target Rp165 triliun. Artinya hanya 0,1% tebusan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah. Alhasil karena realisasi penerimaan tax amnesty rendah, kebijakan ini justru membuat gaduh dengan menyasar masyarakat kecil agar segera menyetor tebusan.

Kecemasan penerimaan fiskal ini kemudian direspons dengan pemotongan belanja. Pada mulanya terdapat rencana pemotongan belanja sebesar Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016. Angka ini kemudian dinaikkan menjadi Rp137,6 triliun yang dibagi ke dalam belanja operasional kementerian/ lembaga sebesar Rp64,7 triliun, dana transfer daerah sejumlah Rp70,13 triliun, dan dana desa Rp2,82 triliun.

Cara lain yang ditempuh pemerintah adalah menunda pencairan dana bagi hasil terhadap 169 daerah, nilainya mencapai Rp20,93 triliun. Tentu dampak dari pemangkasan belanja ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, masalahnya pada triwulan II lalu, belanja pemerintah ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pascapemotongan belanja, ada kekhawatiran ekonomi kembali turun di bawah 5%.

Tantangan Defisit Ganda

Selain itu, di tengah langkah menkeu untuk memangkas belanja, masalah tetap membayangi postur RAPBN 2017.

Pertama, soal defisit anggaran yang kini ditargetkan APBN-P 2016 di angka 2,35% makin melebar. Dalam RAPBN 2017, terjadi pelebaran defisit hingga 2,41%. Angka ini jauh membesar dari tahun 2011 lalu sebesar 1,14%.

Padahal, UU Keuangan Negara sudah memberikan peringatan bahwa defisit tidak boleh melampaui 3% terhadap PDB. Konsekuensi dari defisit anggaran yang makin lebar tentu berdampak pada rating investasi. Logis ketika perusahaan pemeringkat investasi semacam Standard and Poors belum mau memberikan status investment grade kepada Indonesia apabila pemerintah belum benar dalam mengelola defisit anggaran.

Kedua, permasalahan lain yang juga pelik adalah defisit primer. Pemerintah masih terbelit ke dalam jebakan defisit primer sebesar Rp111,4 triliun. Defisit primer makin bengkak karena setiap tahun pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga utang dari penerbitan utang baru. Lingkaran setan ini makin lama makin menjerat anggaran. Kenaikan utang ini dilakukan melalui penerbitan SBN baru.

Padahal selama empat bulan terakhir, pemerintah sudah menerbitkan SBN sebanyak Rp293,08 triliun. Jumlah itu setara dengan 52,71% terhadap target penerbitan SBN untuk tahun 2016, yaitu Rp556,66 triliun. Sementara rata-rata yield atau bunga utang yang harus dibayar pemerintah pun lumayan tinggi, yaitu 8%.

Pada RAPBN 2017 terlihat kenaikan yang luar biasa terhadap pembayaran utang dalam maupun luar negeri. Jika dibandingkan dengan APBNP 2016, terjadi peningkatan sebesar Rp30,1 triliun atau 15,8%. Nilai itu juga setara dengan 10,69% dari belanja negara. Jelas, pemerintah bekerja dalam setahun hanya sibuk untuk menutup cicilan utang.

Pemangkasan PPh Badan

Sementara itu, pemerintah justrumengeluarkanwacanalain yang membuat bingung pelaku usaha, yaitu pemangkasan PPh Badan hingga 17% secara bertahap dari 25%. Pemerintah berpijak dari perbandingan tarif pajak antara Indonesia dan Singapura yang dinilai terlalu jauh. Hal ini kemudian diasumsikan menjadi salah satu alasan mengapa daya saing usaha kurang kompetitif dibanding negara lain.

Tentu jika kebijakan ini diimplementasikan, ada kaitannya dengan penerimaan pajak yang hilang. Padahal, penerimaan pajak saat ini sudah terbilang sangat mengkhawatirkan. Tax amnesty terbukti belum mampu menambal kekurangan penerimaan pajak, sedangkan kondisi ekonomi tengah lesu. Dengan adanya insentif penurunan PPh tersebut, alih-alih menambah daya tarik usaha justru mengorbankan fiskal lebih jauh.

Hal berikutnya terkait dengansesatpikirpemerintahbahwa dengan memberikan segudang insentif perpajakan lalu secara otomatis daya saing usaha akan meningkat. Padahal kalau mau berkaca dengan 12 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah mulai September tahun lalu, isinya menyangkut insentif. Mulai insentif kawasan industri sampai insentif keringanan pajak dana hasil ekspor (DHE); Tapi tetap saja insentif pajak tersebut ditanggapi dingin oleh pelaku usaha.

Ada yang terlupa atau sengaja dikesampingkan, bahwa yang paling urgen dilakukan untuk membenahi dunia usaha adalah kepastian usaha dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri. Sekarang pemerintah melihat infrastruktur sebagai mega proyek besar yang disetir pemerintah pusat, padahal akses kawasan industri di daerah ke pelabuhan masih banyak yang rusak. Ini jadi beban bagi dunia usaha dan urgensinya lebih tinggi daripada insentif pengurangan PPh badan.

Jadi jelas yang dimaksud dengan kredibilitas fiskal mencakup sinergi antarkebijakan. Jangan lagi ada kasus kebingungan rezim perpajakan, misalnya, antara rezim pajak agresif dengan rezim pajak yang memberikan ruang gerak bagi dunia usaha, karena kebingungan fiskal tersebut berimbas pada kepercayaan dari pelaku usaha. Upaya membangun anggaran yang kredibel jangan dikotori dengan wacanawacana bombastis pemerintah yang justru kontraproduktif.

BHIMA YUDHISTIRA ADHI NEGARA

Peneliti INDEF

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close