Lembaga kajian ekonomi dan keuangan, INDEF menilai, pemerintah dan DPR telah merusak postur RAPBN 2013 dengan besaran subsidi yang mencapai Rp314 triliun dan penetapan defisit anggaran sebesar 1,62 persen, yang akan ditutupi melalui utang sebesar Rp150,2 triliun.
Hal ini dikemukakan ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini dalam diskusi bertajuk “RAPBN 2013: Warisan Buruk Pemerintah yang Akan Datang” di Jakarta, Selasa (16/12). “RAPBN 2013 strukturnya sudah dirusak pemerintah dan DPR, sehingga menjadikan rancangan anggaran yang paling naif selama ini,” kata Didik.
Menurut Didik, volume RAPBN 2013 yang mencapai Rp1.657,9 triliun lebih didominasi kepentingan birokrasi dan terbebani subsidi dan utang. “Untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) saja, sebanyak 80 persen terbakar di jalan yang dipergunakan oleh target subsidi. Uang ini kalau dipakai untuk membangun infrastruktur jalan, bisa untuk membangun jalan raya sepanjang 10.000 kilometer,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengemukakan, postur anggaran 2013 pada akhirnya tidak mampu untuk mengaplikasikan sejumlah program prioritas, seperti ketahanan pangan dan energi serta pembangunan infrastruktur. “Program-program yang sudah diusung pemerintah ini hanya terhenti pada rencana program tanpa diikuti alokasi pendanaan yang memadai,” ucapnya.
Dia menambahkan, struktur RAPBN 2013 juga dinilai akan sulit untuk menjawab permasalahan pengangguran dan kemiskinan, deindustrialisasi serta ancaman krisis pangan dan energi. Hal ini tercermin dari rata-rata peningkatan belanja negara yang sebesar 10,92 persen, sedangkan belanja negara meningkat hingga 14,55 persen. “Anehnya, kebijakan defisit anggaran tidak digunakan untuk meningkatkan peran stimulus fiskal, malah untuk membiayai belanja pemerintah dan belanja pegawai,” kata Enny.
Buruknya postur anggaran 2013, lanjut Enny, juga tampak pada subsidi BBM yang mencapai Rp193,8 triliun atau mengalami kenaikan Rp56,4 triliun dibandingkan dengan APBN-P 2012. “Ini menandakan bahwa pemerintah telah gagal melakukan diversifikasi energi dan kebijakan bauran energi,” kata Enny sembari menambahkan bahwa kebijakan berutang pemerintah juga masih mewarnai postur anggaran tahun depan.
Selain itu, jelas Enny, peningkatan dana transfer ke daerah juga dinilai tidak akan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah. Sebagaimana diketahui, sebagian besar dana perimbangan daerah berbentuk dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp311,19 triliun. “Sebesar 70 persen pemanfaatan DAU umumnya masuk ke belanja birokrasi. Total DAK (dana alokasi khusus) untuk infrastruktur jalan hanya Rp4,37 triliun dan irigasi Rp1,6 triliun,” ujar Enny.

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close