Target defisit anggaran yang selalu meleset di akhir tahun memperlihatkan pemerintah tidak matang dalam membuat perencanaan dan lemah dalam mengalkulasi perhitungan. Padahal, dengan melebarnya defisit anggaran, beban negara untuk menutupinya menjadi besar karena pemerintah harus mencari tambahan melalui utang.
“Itulah sebab mengapa kita mempertanyakan pada pemerintah kenapa terus menambah utang? Padahal, persoalan defisit anggaran karena perencanaan yang tidak matang. Itu terjadi karena pemerintah membuat program asal jadi dan asal mendapatkan persetujuan DPR,” kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, di Jakarta, Jumat (21/9).
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengungkapkan beban subsidi yang terus bertambah menjelang akhir tahun akan membuat defisit anggaran ke level 2,31 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau melampaui target APBN-P 2012 sebesar 2,23 persen. Kondisi itu terjadi akibat penambahan anggaran untuk subsidi energi dan meningkatnya subsidi untuk pupuk.
Menurut Enny, patut dipertanyakan mengapa pemerintah mengungkapkan defisit anggaran akan melebihi target setiap kali berhasil mendapatkan persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi. “Itu artinya pemerintah sudah tahu cara mengatasi defisit, yakni melalui penambahan utang. Padahal, kebijakan defisit anggaran itu akan menimbulkan biaya bunga dan commitment fee dari utang yang tidak kecil nilainya,” urai Enny.
Dijelaskan Enny, ketidakmatangan pemerintah membuat program telah menyebabkan jumlah utang membesar, namun penyerapannya tidak maksimal. Lebih dari itu, sisa anggaran tahunan pemerintah setiap tahun meningkat sangat signifikan dan menyebabkan anggaran tahunan menumpuk. “Utang yang terserap hanya 90 persen dan sisa anggaran meningkat. Jika demikian adanya, buat apa membuat kebijakan anggaran defisit?” kata Enny.
Seperti diketahui, pada APBN-P 2012 pemerintah akan menambah utang baru 194,53 triliun rupiah (2,23 persen dari PDB), sedangkan untuk tahun depan, dengan defisit anggaran 150,15 triliun rupiah (1,62 persen dari PDB), dibutuhkan utang 169,62 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah utang pemerintah hingga akhir tahun diperkirakan sudah mencapai 2.000 triliun rupiah.
Ke depan, sambung Enny, perlu ada pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara dan target-target yang ditetapkan, baik dari penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Pasalnya, dengan tidak terealisasi secara utuh defisit anggaran akan menyisakan Silpa yang menandakan bahwa program stimulus yang pemerintah berikan tidak berjalan. Hal itu mengacu pada penetapan anggaran yang defisit dalam rangka memberikan stimulus dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
“Perencanaan ke depan harus dibuat secara valid dan terprioritas serta rapi. Ketika kita terpaksa harus berutang harus benar-benar digunakan secara produktif, bukan sekadar jaga-jaga,” kata Enny.
Dia menjelaskan masih banyak potensi dan peluang yang bisa dioptimalkan pemerintah untuk memenuhi penerimaan tanpa harus mengandalkan utang, baik dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya di sektor migas.
Tak Punya Pedoman
Sebelumnya Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro mengatakan kebijakan penyusunan APBN defi sit semakin mengindikasikan pemerintah tidak memiliki pedoman baku penyusunan anggaran yang efektif sehingga sasaran yang hendak dicapai semakin kabur. Hal itu sangat berbeda dengan era sebelum reformasi yang dalam setiap penyusunan anggaran memiliki acuan yang jelas, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Haluan tersebut sudah menetapkan secara jelas sasaran yang hendak dicapai terutama berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “APBN selalu disusun defi sit agar memberi peluang melakukan inefi siensi dan praktik korupsi. Selain itu, dibuat sangat bergantung pada pihak donatur luar negeri yang dijejali dengan aneka kepentingan,” kata Setyo.
Dengan desain seperti itu, kedaulatan fi skal tidak akan pernah terwujud karena pemerintah akan terus berutang membayar utang lama seperti pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan atau surat utang eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). fia/AR-2

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close